Saudara-saudara,
Sudah terlalu lama kita kehilangan keyakinan diri. Kepemimpinan bangsa ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan popularitas diri. Bagaikan kapal, maka ia harus memiliki bintang pengarah yang disebut ideologi. Ia harus memiliki visi kearah mana haluan kapal tersebut ditujukan. Dan ia harus memiliki kepemimpinan guna menyatukan seluruh potensi kapal “bangsa Indonesia” tersebut dengan penuh keyakinan diri. Ia harus mampu mendayagunakan seluruh kemampuan teknokrasi bangsa ini, untuk menjadikan rakyat Indonesia cukup sandang, pangan, tempat tinggal, dan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Bukankah ini semua merupakan perintah konsitusi yang harus kita junjung tinggi? Konstitusi adalah ukuran atas pelaksanaan mandat yang diberikan kepada “kapten kapal” tersebut. Karena itulah ia seharusnya berdiri setegar batu karang dan tidak mudah ragu-ragu di dalam melaksanakan mandat rakyat. Bukankah keraguan dapat diartikan sebagai lemahnya pondasi bangunan kekuasaan yang dimilikinya, sehingga ia terombang-ambingkan pada bangunan koalisi. Atas nama konstitusi, kepemimpinan Indonesia harus siap mengambil kepemimpinan yang tidak populer, ketika sudah dihadapkan pada perintah konstitusi. Kewibawaan negara pun harus ditegakkan, ketika kita melihat adanya gerakan sekelompok orang, yang memaksakan keyakinan pada orang lain. Pasal 29 UUD 1945 dengan jelas mengatur hal tersebut. Mengapa kemudian kita ragu-ragu di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kekerasan dalam bentuk apapun, lebih-lebih sampai mengorbankan nyawa rakyat tidaklah dibenarkan di bumi Pancasila ini. Negara, atas nama perintah konstitusi, harus menghentikan berbagai tindak kekerasan atas nama agama. Negara tidak boleh ragu-ragu di dalam menghadapi kelompok yang merusak kebangsaan Indonesia tersebut.
Saudara-saudara,
Tanpa keteguhan didalam menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kapal tersebut akan mudah terombang-ambingkan. Karena itulah, menghadapi lunturnya mentalitet dan rasa percaya diri kita sebagai bangsa, marilah kita memelopori kebangkitan Indonesia. Kita kembali mengobarkan cita-cita Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Marilah secepatnya kita atasi kelemahan internal kita. Kita lakukan upgrading SDM kepartaian kita, sehingga PDI Perjuangan bisa hadir sebagai bintang pengarah, yang memegang obor perjuangan untuk rakyat. Pencanangan DPC Pelopor ini menjadi momentum politik untuk membumikan haluan Partai di dalam mengelola negara, sekaligus menampakkan ciri-ciri ideologisnya.
Ini bukanlah cita-cita kosong. Kita bisa membuktikan hal tersebut. Karena itulah di hadapan seluruh kader Partai, para undangan, para wartawan, dan seluruh rakyat Indonesia, saya dengan bangga menyatakan bahwa banyak di antara kader perjuangan yang terpilih sebagai kepala daerah telah berhasil menampakkan wajah ideal Partai di dalam mengelola kekuasaan negara.
Di Bantul, Sragen dan Jombang, PDI Perjuangan bisa menampilkan wajah kekuasaan yang mengabdi pada petani. Disitulah petani mendapatkan pembelaan menghadapi struktur ekonomi pasar yang tidak adil; Di ketiga kabupaten tersebut, terbukti mampu menjadi pelopor pertanian organik dan berhasil meningkatkan kesejahteraan petani.
Lihatlah di kota Surabaya, oleh kepemimpinan yang kuat, maka Surabaya menjadi kota yang sangat tertib; Politik anggaran telah menunjukkan besarnya anggaran untuk kepentingan publik. Tak heran, para pedagang kaki lima diperkuat; taman-taman kota dibangun sehingga terciptalah ruang publik bagi rakyat. Di kota Solo, lebih dari 18 pasar tradisional telah dibangun tanpa melakukan penggusuran. Rakyat kecil mendapat tempat terhormat untuk ikut menentukan kebijakan politik perdagangan dan menjadi pilar bekerjanya ekonomi kerakyatan.
Di Kota Blitar, ketika pemerintah gagal di dalam menyediakan rumah murah untuk rakyat, yang terlihat dengan terbengkelainya RUSUNAWA (Rumah susun sewa) dan RUSUNAMI (Rumah Susun Sederhana Milik) rakyat, maka di Kota Blitar, ribuan rumah rakyat telah dibangun dengan cara gotong royong.
Demikian pula daerah lainnya seperti Purbalingga Jawa Tengah berhasil mencatatkan diri sebagai kabupaten dengan angka pengangguran terendah. Inilah bukti pengelolaan pemerintahan untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya.
Lihatlah juga di Wakatobi Sulawesi Tenggara, suatu kabupaten dimana luas daratan hanya 18% dari total luas kabupaten, dan oleh kepemimpinan yang visioner, mampu menjadikan Wakatobi sebagai daya tarik dunia karena kekhususan terumbu karangnya.
Demikian halnya di Kota Malang, Kota Probolinggo Jawa Timur, dan daerah lainnya yang dipimpin oleh PDI Perjuangan selalu menunjukkan warna kebangsaan, dan kerakyatan.
Prestasi para kader Partai inilah yang membuat saya optimis dan dengan penuh percaya percaya diri mengatakan: PDI Perjuangan telah membuktikan kerja ideologis di dalam menjalankan amanah rakyat. Kita yang hadiri disini juga ikut bangga atas prestasi para kader kita. Inilah bukti bahwa ideologi telah membumi, dan muncul dalam wajah kekuasaan yang membebaskan, dan memerdekakan rakyat kecil. Dan inilah modal kita untuk menyongsong tahun-tahun perubahan dan kebangkitan sebagaimana saya tegaskan pada saat kongres III Bali. Karena itulah melalui pencanangan DPC Pelopor ini pada dasarnya kita juga menterjemahkan sinergi tiga pilar Partai: struktural Partai, eksekutif dan legislatif Partai untuk memelopori perubahan wajah Partai. Percayalah, apabila kepeloporan Partai terus dilakukan secara konsisten, maka penyakit rakyat berupa kemiskinan, kebodohan, dan ketidak adilan, bisa kita perangi dan diatasi melalui jalan ideologi.
Saudara-saudara,
Berbagai kisah keberhasilan kader Partai di dalam menjalankan pemerintahan di daerah, telah diformulasikan oleh Kongres III Partai menjadi doktrin perjuangan Partai yang disebut Dasa Prasetiya Partai. Intinya, ini adalah prasetiya kita, agar kekuasaan yang dipercayakan rakyat kepada PDI Perjuangan, diabdikan untuk rakyat melalui kebijakan:
1. menegakkan Negara Kesatuan republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945 serta menjaga kebhinekaan bangsa;
2. memperkokoh budaya gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama;
3. memperkuat ekonomi rakyat
4. menyediakan pangan dan perumahan yang layak dan sehat bagi rakyat;
5. membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat;
6. memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah;
7. melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten;
8. mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek KKN;
9. menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan;
10. menegakkan hukum dan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak asasi manusia.
Itulah Dasa Prasetiya Partai yang menjadi prasetiya kita. Inilah kebijakan pengelolaan pemerintahan sebagai skala prioritas menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan sosial, dan melembaganya struktur ekonomi yang tidak adil, yang lebih didominasi oleh kekuatan kapital, dibandingkan kekuatan kolektif rakyat. (bersambung...)
link: http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=410:membumikan-ideologi-dengan-kerja-nyata&catid=38:fokus&Itemid=127
No comments:
Post a Comment