Freeport adalah Tiang Pancang Neo Kolonialisme-Imperialisme di Indonesia
Masinton Pasaribu*
Dua puluh tahun dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1965), Presiden Soekarno sebagai “Pemimpin Besar Revolusi ” berjuang demi lenyapnya struktur ekonomi kolonialis –imperialis yang telah tertanam selama 350 tahun oleh penjajahan Belanda di bumi Nusantara.
Desember 1958, Presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Semua Perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti: Perusahaan Perkebunan, Netherlansche Handels Mattscapij, Perusahaan Listrik, Perusahaan Perminyakan, Rumah Sakit (CBZ) menjadi RSCM. Bahkan presiden Soekarno mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan seperti: Memindahkan pesar pelelangan tembakau Indonesia ke Bremen (Jerman Barat), Aksi mogok buruh perusahaan Belanda di Indonesia, Melarang KLM (maskapai penerbangan Belanda) melintas di wilayah Indonesia, dan Melarang pemutaran film-film berbahasa Belanda.
Melalui program Nasionalisasi oleh presiden Soekarno, transisi ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berhasil mengembalikan 70 persen aset-aset strategis nasional Indonesia yang dikuasai Belanda.
Transformasi ekonomi kolonial ke ekonomi nasional atau ekonomi berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) ditujukan untuk menciptakan system ekonomi nasional yang berkeadilan; bebas dari imperialisme, bebas dari penghisapan, dan terbebas dari eksploitasi asing. Cita-cita ekonomi nasional yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, secara gamblang diterjemahkan sebagai masyarakat adil dan makmur.
Menurut Bung Karno, ekonomi Indonesia yang berwatak kolonial memiliki tiga ciri, pertama, diposisikannya perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industry maju. Kedua, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai pasar produk negara-negara industry maju. Ketiga, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara industry maju.
Untuk membentengi laju neo kolonialisme-imperialisme kembali. Nasionalisme ekonomi, politik, dan kebudayaan dibingkai dalam panji Trisakti: Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidang ekonomi, dan Berkepribadian di bidang kebudayaan.
Kepemimpinan Bung Karno menentang Nekolim (Neo-kolonialisme dan imperialisme) tentu tidak menguntungkan kepentingan negara-negara kapitalis yang diwakili Amerika Serikat dan sekutu baratnya untuk secara bebas mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.
Dimulailah operasi untuk menyingkirkan Bung Karno, melalui program kerjasama militer yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Antara tahun 1959 dan tahun 1965, Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer Indonesia. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".
Dimulai dengan dalih menumpas Gerakan 30 September 1965, Jenderal Soeharto dengan dukungan Amerika Serikat menyingkirkan kekuatan elemen progresif revolusioner yang secara gigih menentang praktek-praktek kolonialisme dan imperialisme di bumi Nusantara, bahkan sebelum Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan.
Tahun 1967 Soeharto dengan orde barunya mulai berkuasa penuh menjalankan dan mengendalikan roda pemerintahan Indonesia. Untuk melegalkan persembahan sekaligus upeti istimewa kepada AS maka dibuatkanlah UU Penanaman Modal Asing Nomor 1/1967, dan UU Pertambangan Nomor 11/1967. Kedua UU ini untuk melegalkan kehadiran PT.Freeport di Papua, serta berbagai perusahaan internasional mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Kedua undang-undang tersebut draftnya dirancang di Jenewa-Swiss oleh tim ekonomi orde baru (Mafia Berkeley) yang didiktekan oleh David Rockefeller (penasihat CIA). PT.Freeport. adalah kontrak pertama kali yang ditandatangani Soeharto, tahun 1967. Inilah awal bercokolnya kembali ekonomi kolonialis-imperialis menggusur ekonomi nasional Indonesia.
Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya.
Pada tahun 1988 para geolog menemukan cadangan kelas dunia Grasberg. Operasi PT.Freeportmenjadi salah satu proyek tambang tembaga/emas terbesar di dunia. Di akhir tahun 1991, Kontrak Karya kedua ditandatangani dan PT.Freeport diberikan hak oleh Pemerintah Indonesia untuk meneruskan operasinya selama 30 tahun (artinya beroperasi sampai 2021).
Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, bahkan Soekarno pada tahun 1961 membuatkan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia, maka sejak Soeharto berkuasa, kontrak-kontrak dengan asing justru merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Soekarno bersikap, “Biarkan kekayaan alam kita, hingga insinyur-insinyur Indonesia mampu mengolahnya sendiri.” Sedangkan Soeharto dan para pewarisnya sekarang seperti SBY bersikap, “Biarkan kekayaan alam kita dijarah oleh orang-orang asing, silahkan Mister…”
Emas yang dihasilkan PT.Freeport perharinya tidak pernah dilaporkan secara terbuka kepada negara dan pemerintah Indonesia. Bahkan hingga saat ini negara tidak tau berapa persisnya emas yang dihasilkan oleh PT.Freeport. Padahal 250 ribu ton bijih emas setiap harinya dikeruk dari bumi Papua. Bahkan dikabarkan PT.Freeport mengambil Uranium yang harganya ribuan kali diatas harga emas.
Freeport terus meraup keuntungan luar biasa besar dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Pendapatan utama Freeport adalah dari operasi tambang emasnya di Indonesia. Hingga saat ini royalti emas yang seharusnya dibayarkan PT.Freeport kepada Negara Indonesia sebesar 3,75 persen (berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2003), tetapi hanya dibayarkan 1 persen. Secuil keuntungan yang diserahkan ke Indonesia, itupun hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha dan pejabat pusat di Jakarta serta pejabat daerah di Papua.
Kehadiran Freeport di Indonesia sudah 44 tahun lamanya. Selama 43 tahun Freeport memperoleh 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Jika kita ambil emas saja, kita nilai dengan harga sekarang, yakni Rp 500.000 per gram, nilainya setahun 724.700.000 gram x Rp 500.000 atau Rp. 362.350 triliun. Setiap tahun, Rp 362.350 triliun dibagi 43 atau Rp 8.426,7442 triliun, dibulatkan menjadi Rp 8.000 triliun (Kwik Kian Gie, Kompas 17 Nov 2011).
Penghasilan Freeport lebih dari cukup untuk membayar hutang Indonesia. Hingga saat ini hutang luar negeri Indonesia sebesar Rp 1.700 triliun ditanggung oleh rakyat Indonesia melalui pengurangan dan pencabutan subsidi terhadap rakyat kecil, menyebabkan beban hidup rakyat Indonesia semakin terhimpit ekonominya dan semakin miskin. Manfaat ekonomi yang dinikmati rakyat Indonesia dan Papua atas kehadiran Freeport selama ini tak ada beda dengan zaman VOC dan zaman kolonial, bahkan lebih parah lagi.
Dalam aspek lingkungan Freeport telah membuang tailing dengan kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) melalui Sungai Ajkwa. Limbah ini telah mencapai pesisir laut Arafura. Tailing yang dibuang Freeport ke Sungai Ajkwa melampaui baku mutu total suspend solid (TSS) yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Limbah tailing Freeport juga telah mencemari perairan di muara sungai Ajkwa dan mengontaminasi sejumlah besar jenis mahkluk hidup serta mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar yang mengancam kelestarian lingkungan hidup dan menciptakan kepunahan berbagai spesies di sungai Ajkwa akibat limbah tailing Freeport. Setiap hari sedikitnya 250 ribu ton bijih emas dikeruk dari perut bumi Papua. Jumlah ini bisa disamakan dengan 25 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer 250 kilometer sepanjang jalanan pantura Jawa.
Untuk mengamankan operasinya Freeport, dari tahun 1998 sampai 2004 Freeport memberikan 20 juta dollar kepada para jenderal, kolonel, mayor dan kapten militer dan polisi, dan unit-unit militer. Setiap komandan menerima puluhan ribu dolar, bahkan dalam satu kasus sampai mencapai 150.000 dollar. Selain itu juga Freeport mengeluarkan 35 juta US dollar (315 miliar rupiah) membangun infrastruktur militer. Kemudian ada juga tambahan 10 juta dolar (sekitar Rp 90 miliar) yang juga dibayarkan kepada militer dan polisi pada jangka waktu itu sekitar Rp 270 miliar, dan berbagai fasilitas lainnya.
Perlakuan khusus secara berlebihan terhadap kehadiran perusahaan emas dan tembaga PT.Freeport adalah akar dari persoalan di Papua. Freeport menciptakan ketidakadilan, kekerasan, pengrusakan lingkungan dan penyingkiran masyarakat setempat. Operasi PT.Freeport Indonesia seperti negara dalam negara dimana tidak ada ruang bagi pengawasan pihak independen dan media secara secara luas. Kekerasan, pengrusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial telah menjadi melekat dalam sejarah operasi PT.Freeport Indonesia di Papua.
Sepuluh tahun pelaksanaan otonomi khusus Papua tidak berarti banyak untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di Papua. Bahkan 7 tahun usia pelaksanaan Otonomi Khusus dibawah presiden SBY justru melebarkan jurang kesenjangan di Papua, tindak kekerasan aparat TNI/Polri sejak zaman orde baru Soeharto terhadap rakyat Papua masih dilanjutkan oleh SBY yang mengutamakan aksi militeristik ketimbang pendekatan kemanusiaan, serta semakin mengguritanya praktek korupsi di pusat dan daerah di bawah pemerintahan korup yang dipimpin oleh SBY-Boediono.
Korporatokrasi tercermin dalam pemerintahan SBY-Boediono. Korporatokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan, dikuasai, dijalankan oleh beberapa korporat. Para korporat ini biasanya para pengusaha kaya raya/konglomerat yang memiliki dana lebih dari cukup untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan politik ekonomi, sosial budaya, dan lain lain dalam suatu negara. Pokok kekuatan korporatokrasi adalah korporasi. Di depan bangsa-bangsa dunia, korporatokrasi mempertontonkan upaya mempromosikan demokrasi dan transparansi diantara bangsa-bangsa dunia. Namun korporasi-korporasinya tak lain adalah pemerintahan diktator yang imperialistik. Korporatokrasi bertujuan untuk membangun sebuah Imperium tak tertandingi (John Perkins; Membongkar Kejahatan Internasional. Penerbit Ufuk Press) .
Freeport adalah Benteng Utama yang harus dijebol untuk menasionalisasi seluruh aset-kekayaan Indonesia yang dikuasai korporasi asing (Chevron, Exxon, Total, Shell, Newmont, CNOOC, dan lain-lain).
Indonesia sejak masa orde baru Soeharto hingga SBY saat ini adalah Indonesia yang dijarah, kekayaannya dihisap habis, potensinya dilemahkan, posisi tawarnya dihadapan lembaga internasional menjadi tak berharga, rakyatnya dimiskinkan, dan sistemnya diciptakan hanya untuk menguntungkan segelintir orang yang menjadi agen dan perantara jaringan hitam korporatokrasi.
Menutup dan mengusir Freeport adalah bagian dari sejarah Bangsa Indonesia memperjuangkan kedaulatan ekonomi nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan benegara Indonesia, masyarakat adil dan makmur.
Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia haruslah berpijak pada kedua kakinya politik dan ekonomi. Nasionalisme politik dan ekonomi, Demokrasi politik dan ekonomi. Yang oleh Bung Karno disebut sebagai, Sosio Nasionalisme-Sosio Demokrasi.
_____________________________________________________________________
* Ketua Umum REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi)
