Peluncuran Buku Negara Paripurna

Ketua MPR Taufik Kiemas mengapresiasi upaya Yudi Latif menjelaskan secara ilmiah akademis bahwa Bung Karno adalah yang mencetuskan Pancasila pada 1 Juni 1945.

"Kami di sini (MPR/DPR) masih berdebat tentang asal-usul Pancasila, tetapi Yudi Latif telah menjelaskan secara ilmiah tentang asal-usul Pancasila," tutur Taufik ketika memberi sambutan pada peluncuran buku Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.

Buku setebal 698 halaman ini diterbitkan Gramedia Pustaka Utama (GPU), diluncurkan di Ruang Nusantara V DPR RI, Senin (11/4/2011).

Dr Yudi Latif menyatakan, penulisan buku ini merupakan upaya dirinya untuk membalas budi dan membayar hutang bagi bangsa kita karena utang saya masih banyak kepada bangsa ini. Para pendiri bangsa sudah membuat fondasi bangunan kebangsaan yang kokoh. Mereka membangun region Indonesia dengan nilai-nilai ideal. Sebagai nilai ideal, sebagai cita-cita, semua perlu diaktualkan melalui kebijakan publik," kata Yudi Latif. Dalam buku Negara Paripurna inilah Yudi Latif mengurai sejarah, menafsir rasionalitas, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila kata Yudi, merupakan dasar-dasar untuk membangun negara paripurna.

Hadir sebagai pembicara pada acara ini, sejarahawan Taufik Abdullah, pakar filsafat Frans Magniz Suseno, ekonom Dawam Rahardjo, KH Masdar Farid Mas’udi dan Ketua Kaukus Parlemen Pancasila Eva Kusuma Sundari. Beberapa tokoh yang hadir acara, ada Wakil ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, Ketua DPD Irman Gusman. Rizal Ramli, Suko Sudarso, Bondan Gunawan, Harry Tjan Silalahi, Romo Benny Susetyo, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, mantan Menpora Adiyaksa Dault, mantan kepala BIN, Hendro Priyono, Kwik Kian Gie, Ketua Umum DPN Repdem Masinton Pasaribu, tokoh Malari Hariman Siregar dan lain-lain.

Menurut Yudi, menulis buku adalah keinginan sejak dari kecil. Penyelesaiaan buku Negara Paripurna dikerjakan selama dua tahun. Ditengah kesibukan yang ada, Negara Paripurna selesai selama dua tahun.

"Menulis buku ini sangat penting daripada menyelesaikan desertasi untuk meraih gelar doktor," terang Yudi.

"Buku itu merupakan pertanggungjawaban akademis dari saya, setelah sekian lama melakukan pengamatan dan analisa terhadap situasi di Indonesia. Sekaligus buku itu merupakan ungkapan pribadi terhadap berbagai macam masalah yang meliputi kita,'' paparnya.

Romo Franz Magnis-Suseno menyebut buku ini sebagai melawan dua ancaman terhadap kelangsungan bangsa Indonesia yaitu oportunisme dan kepicikan. Oportunisme yang menggunakan kebangsaan hanya sebagi alat untuk maju sendiri, sementara kepicikan mengancam karena dilakukan untuk memaksakan kehendak kelompok.

Yudi Latif sendiri mengatakan, menggali kembali Pancasila melalui buku yang ditulis selama dua tahun ini adalah upaya menemukan kembali akar jati diri bangsaan tidak ada satu pun negara yang dapat maju kecuali bangsa yang dapat menemukan kembali jati dirinya dengan menggali kembali akar-akar sejarah bangsanya. Itu diperlihatkan melalui pengalaman antara lain oleh bangsa Eropa yang menemukan akarnya pada perdebatan filsuf semasa Yunani Kuno, juga India melalui kerja besar pada akhir 1979 pascakolonialisme Inggris, dan Jepang dengan restorasi Meiji.

Dawan Rahardjo yang diminta membahas buku ini mewakili pemikir muslim, menyebut buku yang ditulis Yudi Latif memantapkan bahwa Pancasila adalah milik bersama bangsa melalui pengalaman bersama bangsa. Pancasila lahir melalui perjalanan sejarah dan pengalaman berabad-abad sebagai bangsa. Bung Karno juga menggali dari pengalaman dan sejarah bangsa selain dari pemikiran teman-temannya. Peran Bung Karno besar jasanya dalam merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945. Aktualitas buku ini menjawab ketegangan yang selalu terjadi dalam hubungan negara dan agama. Tandanya masih ada paksaan terhadap keyakinan beragama dan kekerasan menyangkut keyakinan beragama.*

Konsistensi Bung Karno Menentang Imperialisme

Pada 17 Mei 1956. Bung Karno mendapat kehormatan menyampaikan pidato di depan Kongres Amerika Serikat. Sebagaimana dilaporkan New York Times (halaman pertama) pada hari berikutnya dalam pidato itu dengan gigih ia menyerang kolonialisme.

“Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme, telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Tetapi, perjuangan itu masih belum selesai. Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan?” pekik Soekarno ketika itu.

Hebatnya, meskipun pidato itu dengan keras menentang kolonialisme dan imperialisme, serta cukup kritis terhadap negara-negara Barat, ia mendapat sambutan luar biasa di Amerika Serikat (AS).

Pidato itu menunjukkan konsistensi pemikiran dan sikap-sikap Bung Karno yang sejak masa mudanya antikolonialisme. Terutama pada periode 1926-1933, semangat antikolonialisme dan anti-imperialisme itu sudah jelas dikedepankannya.

Sangat jelas dan tegas ingatan kolektif dari pahitnya kolonialisme yang dilakukan negara asing yang kaya itu. Namun, kata dan fakta adalah dua hal yang berbeda, dan tak jarang saling bertolak belakang.

Soekarno dan para penggagas nasionalisme lainnya dipaksa bergulat di antara “kata” dan “fakta” politik yang dicoba dirajut namun ternyata tidak mudah, dan tak jarang menemui jalan buntu.

Membaca Bung Karno Lewat Prinsip Dasa Sila Bandung

Beberapa hari ini Libya benar-benar hujan bom. Dari berita-berita yang dilansir media memberitakan ada pengebom siluman (stealth) B-2 Spirit Amerika yang ambil bagian dalam pengeboman Libya. Lalu di Laut Tengah yang berbatasan dengan Libya di utara ada sejumlah kapal perusak AS berpeluru kendali yang bersama dengan kapal perang Inggris HMS Triumph melontarkan 124 rudal jelajah Tomahawk. Tidak kalah aksinya adalah jet penyerang darat Tornado GR4 Inggris dan Mirage 2000 Perancis yang juga ikut menghantam sasaran-sasaran di Libya. Libya, menjadi seperti negeri yang tidak mempunyai kedaulatan. Dan ujung-ujungnya warga sipilah yang menjadi korban.

Kondisi saat ini, menjadikan banyak orang berbicara dan menulis tentang perasaan-perasaannya yang tak berdaya untuk mencegah perang, tentang kuatnya Amerika dan negara-negara maju dengan begitu semau-maunya untuk menyerang. Betapa lemahnya menghadapi kekuatan adidaya. Dengan imajinasi kita yang dibatasi oleh ingatan akan keangkuhan-keangkuhan negara adidaya dan kemenangan-kemenangannya yang ambisius.

Dan bisa di bayangkan, beberapa tahun yang akan datang akan menjadi pertanda buruk bagi perdamaian dunia. Sekaligus pada tahun-tahun itu kaya akan pelajaran tentang hubungan kekuatan internasional. Sebuah pelajaran yang bercerita tentang Hegemoni dan ketidakamanan dunia.

Pelajaran pertama yang sudah tergambar adalah membuat kita was-was karena status adikuasa yang tak tertandingi itu merangsang konflik, bukan perdamaian. Kemudian tersebar luas bahwa Amerika Serikat akan menggunakan sendiri status adikuasanya untuk menyiapkan tatanan multilateral yang akan melembagakan hegemoninya untuk menjamin ‘perdamaian’ di seluruh dunia. Memang Eropa, Jepang dan Cina tampaknya siap untuk meredakan kondisi persaingan di bidang ekonomi sampai tingkat yang dapat dikontrol, tetapi tetap menerima dominasi Amerika di wilayah yang aman dalam jangka panjang.

Bung Karno Dan Visinya

Belajar dari pengalaman dalam melihat politik luar negeri yang diterapkan Amerika, seperti juga pada peristiwa agresi militer di Afghanistan dan Irak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa untuk melanggengkan hegemoninya Amerika akan terus menunjukkan kekuatan militernya demi mengamankan kepentingannya di pelbagai belahan dunia. Tak terkecuali dengan Indonesia.

Kondisi inilah yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Bapak Pendiri Bangsa, Bung Karno.

Dengan visinya yang jauh kedepan, Bung Karno sering kali berteriak lantang terhadap bentuk kolonialisme dan imperialisme. Bung Karno melihat bahwa imperialisme dan kolonialisme, yang sudah sejak lama menjajah berbagai rakyat di dunia, haruslah dilawan secara bersama-sama, secara nasional maupun secara internasional pula. Oleh karena itu, baginya, solidaritas internasional perlulah dibangun bersama-sama perjuangan rakyat berbagai negeri. Ini pulalah sebabnya mengapa nama Bung Karno, waktu itu, menjadi menonjol sekali di gelanggang internasional.

Dengan alasan inil pulalah Bung Karno Menggagas Konferensi Asia Afrika (KAA) yang juga sering disebut Konferensi Bandung. KAA ini adalah salah satu dari sekian banyak kancah perjuangan besar Soekarno bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya. Satu hal pasti, Konferensi Bandung adalah penggerak penting dalam perubahan-perubahan besar di Asia Afrika, sesudah selesainya Perang Dunia II. Juga menjadi pendobrak utama sehingga di Afrika terjadi dinamika politik dan perubahan besar untuk mencapai kemerdekaan.

Kelahiran KAA ini dilatarbelakangi ketika Perang Dunia ke-II selesai, negara-negara kolonialis Barat (terutama Inggris, Belanda, Belgia, Spanyol, Perancis, Itali – dan Jerman) begitu mengalami kesulitan besar dalam mempertahankan daerah-daerah jajahannya, dimana sebagian negara jajahan tersebut sudah mereka duduki selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Sebagai informasi, dengan berbagai cara perjuangan, sebagian negar jajahan itu memperoleh kemerdekaan nasionalnya. Antara lain ; Filipina dalam tahun 1945, India dan Pakistan tahun 1947, Birma dan Srilangka tahun 1948, Indonesia tahun 1945 (tetapi pengukuhan secara internasional baru dalam tahun 1949). Negeri-negeri Indo-Cina terpecah-belah dalam tahun 1954, dan Malaya (waktu itu) mendapatkan otonomi secara luas.

Sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II, AS menaruh perhatian yang amat besar kepada benua Asia, dan berusaha “membendung” perkembangan komunisme. Untuk itu, AS terlibat secara besar-besaran dalam Perang Korea (sampai 1953) dan Armada ke-7 dikerahkan untuk melindungi Taiwan dan “menjaga” negeri-negeri lain. Pangkalan militer telah dibangun di berbagai tempat. Pakta militer ANZUS (terdiri dari Australia, Selandia Baru, dan AS) untuk menjaga “keamanan” Pasifik telah didirikan (1 September 1951). Lambang kolonialisme Perancis di Vietnam telah ambruk, dengan jatuhnya benteng Dien Bien Phu (1954). Tanggal 17 Agustus 1954, Presiden Eisenhower menyatakan tegas-tegas bahwa AS melindungi pemerintahan Chiang Kai-sek, dan 3 September 1954 meriam-meriam RRT mulai menembaki pulau Quemoy.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Konferensi Bandung memberikan sumbangan besar kepada berbagai rakyat Afrika, karena mereka kemudian mendapat dorongan untuk mempercepat dan mengembangkan perjuangan mereka untuk merebut kemerdekaan nasional. Dan dampak positif yang mengharumkan Bangsa Indonesia, dimana sampai sekarang, nama Bandung dan Soekarno tetap sangat terkenal di Afrika. Konferensi Bandung dimasukkan sebagai bagian penting dalam buku-buku pelajaran sejarah. Bahkan, para diplomat Indonesia yang bertugas di berbagai negara di Afrika, pastilah bisa menceritakan betapa nama Soekarno dan Bandung masih terus berkumandang.

Saatnya Indonesia Kembali Kepada Dasa Sila Bandung

Konferensi Bandung yang digagas oleh lima negara baru merdeka yakni Indonesia, Sri Lanka (Ceylon), Pakistan, Burma (Myanmar), dan India telah menampilkan orang-orang besar pada zamannya. Dengan kaca-mata inilah kita bisa mengerti bahwa Konferensi Bandung atau politiknya yang bebas-aktif, dan yang “non-blok”, bukanlah berarti “netral” terhadap imperialisme dan kolonialisme. Dalam buku “Di bawah Bendera Revolusi” kita bisa melihat bahwa hal inilah yang selalu dikatakannya berkali-kali sebagai kepala negara. Bahkan, sejak jauh ke belakang, ketika ia masih muda belia.

Gagasan KAA yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yaitu Dasa Sila Bandung, dimana tersirat sebuah semangat kebersamaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk lepas dari cengkeraman kolonialisme dan imperialisme klasik. Hasrat kuat untuk berada di luar lingkaran Blok Barat dan Blok Timur ketika itu.

Kini, pada saat negara-negara maju yang dipelopori oleh Amerika, Inggris, dan Perancis dengan menggunakan ‘jubah baru’ neo-kolonialisme dan neo-imperialisme dalam melakukan agresi militernya di beberapa negara dunia ketiga, sudah saatnya pemerintah Indonesia merujuk kembali kepada kesepakatan Dasa Sila Bandung tersebut. Indonesia yang pada saat itu menjadi pelopor dalam menentang penjajahan dalam bentuk apapun, harus mampu menyuarakannya kembali. Indonesia harus memimpin berada di barisan paling depan.

Terpasungnya situasi dunia dalam hegemoni AS membuat prinsip Dasasila Bandung relevan untuk ditegakkan kembali. Tentu saja nilai-nilai itu harus disesuaikan dengan problematika kekinian termasuk perlu adanya peremajaan.

Runtuhnya rezim sosialis Uni Soviet pada tahun 1990 telah mengubah konstelasi politik dunia. Walden Bello, seorang guru besar sosiologi dan administrasi negara pada Universitas Filipina, dalam "Bangkitnya Kembali Politik Perimbangan Kekuatan" mencatat bahwa apa yang diwariskan oleh Perang Dingin adalah periode yang lebih labil dan berbahaya dari Perang Dingin itu sendiri.

Pada perkembangan politik yang terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika ini, dengan berpedoman pada Kesapakatan Dasa Sila Bandung bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam pergulatan politik dunia. Sudah saatnya Indonesia tidak lagi dilihat sebagai negara ‘tak berpengaruh’. 

Terlebih, ketika Khadafi mulai hilang kepercayaan kepada negara-negara Arab dan Indonesia merupakan bagian dari Anggota OKI, menjadi nilai plus Indonesia untuk berperan dalam kemelut di Libya tersebut. Politik diplomasi yang dijalankan pemerintah sudah harus mampu dijalankan secara optimal. Tidak lagi sekedar bentuk ‘public relation’ semata.

Dalam menyikapi pergulatan politik dunia saat ini, sepertinya perlu kita renungi apa yang disampaikan oleh Bung Karno :

"Syukur Alhamdullillah ! Demikan itulah memang Bangsa Indonesia ! Bewust! Bewust! Sadar! Ia tidak boleh masa-bodoh. Ia tidak seperti rumput. Ia selalu "gito-gito lir gabah den interi". Kalbunya senantiasa bergelora. Fikirannya selalu bergerak. Jiwanya senantiasa "kranjingan".

Kranjingan seperti ditiup Malaikat! Kranjingan dengan cita-cita. Kranjingan dengan idee. Kranjingan dengan tujuan perjoangan. Kranjingan dengan kemerdekaan. Kranjingan dengan idee masyarakat adil dan makmur. Kranjingan dengan hapusnya "exploitation de l'homme par l'homme". Kranjingan dengan lenyapnya "exploitation de nation par nation". Kranjingan dengan benci mati-matian kepada imperialisme dan kolonialisme. Kranjingan dengan hidup berjoang. Kranjingan, ya kranjingan, maka karena itulah ia selalu sibuk dalam aksi". (Kutipan pidato Bung Karno dari Dibawah Bendera Revolusi - DBR, halaman 592). 

Penulis : Ferdiansyah Ali http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=4542&type=4

Tugas Pelopor Membumikan Ideologi Dengan Kerja Nyata. (III)

(lanjutan...)

Saudara-saudara,

Kalau di depan saya berbicara tentang cita-cita demokrasi indonesia yang berkeadilan sosial, atau suatu socio-democracy, yang melekat dengan socio-nasionalisme, maka pencanangan DPC Pelopor pada dasarnya adalah merombak cara-cara berpartai, baik secara mental, cara berpikir, cara bergerak, maupun cara mengambil keputusan. Kita merombak gambaran politik yang individual-transaksional menjadi cara-cara kepartaian yang digerakkan oleh ideologi. Tegasnya, dalam gambaran sederhana, ketika kita bekerja maka gotong royong menjadi ciri kita, dan ketika mengambil keputusan, maka  musyawarah mufakat-lah yang kita utamakan. Musyawarah mufakat dan gotong royong sebenarnya sangat dinamis. Di dalamnya mensyaratkan kedalaman substansi  atas kebijakan yang diambil oleh Partai. Musyawarah mufakat dan gotong royong juga tidak mencerminkan kuatnya pengaruh orang per orang atas dasar kapital (uang), sebagaimana kita sering lihat akhir-akhir ini. Pendeknya, di dalam setiap gerak kepartaian kita, maka struktural Partai, ekskutif Partai, dan legislatif Partai atau yang dikenal dengan Tiga Pilar Partai, harus bergerak dalam satu arah, yakni kerakyatan.  Inilah momentum politik yang kita canangkan hari ini saudara-saudara.

Saudara-saudara, kader Partai yang saya banggakan,

Itulah beberapa hal pokok yang ingin saya sampaikan. Kepada seluruh kader Partai saya menginstruksikan untuk menjadikan kehidupan kepartaian kita, sebagai pemenuhan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Sebagai orang Partai, kita harus berdiri di depan, dan berani mengambil tanggung jawab, betapapun beratnya persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa. Inilah komitmen perjuangan kita. Percayalah, tak ada perjuangan yang sia-sia, no sacrifice is wasted, sebagaimana kata Bung Karno, ketika perjuangan itu kita persembahkan dengan penuh rasa cinta  kepada seluruh rakyat Indonesia.

Kepada seluruh kader PDI Perjuangan, saya serukan, janganlah ragu-ragu didalam menghadapi berbagai persoalan bangsamu. Berpolitiklah, bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan, namun sebagai pengabdian kepada bangsamu. Dengan demikian berpolitiklah karena keyakinan dan panggilan Ibu Pertiwi. Ingatlah pesan Bung Karno, ketika bangsa ini masih ragu menyongsong “fajar kemerdekaan”, dan masih terpecah oleh politik adu domba, Bung Karno Bung menyerukan: “Kapal jang membawa kita ke Indonesia-merdeka itu, ialah kapal-persatuan adanja! Mahatma, jurumudi jang akan membuat  dan mengemudikan kapal-Persatuan itu kini barangkali belum ada, akan tetapi yakinlah kita pula, bahwa kelak dikemudian hari mustilah datang saatnya, jang sang- Mahatma itu berdiri di tengah kita!!”. Dan keyakinan seorang pejuang terbukti menjadi kebenaran: Indonesia Merdeka!!!

Saudara-saudara seperjuangan,

Sekali lagi, berpolitiklah dengan keyakinan atas dasar ideologi Pancasila dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Mengakhiri pidato politik saya ini, saya instruksikan kembali kepada semua kader Partai, kepada seluruh pejuang-pejuang Pancasilais di seluruh negeri:

Pertama, satukan hati, pikiran, ucapan dan tindakanmu ke dalam satu tarikan nafas perjuangan mewujudkan Pancasila. Jangan pernah biarkan tindakanmu mengkhianati ucapanmu. Jangan pernah biarkan ucapanmu mengkhianati pikiranmu. Dan jangan pernah biarkan pikiranmu mengkhianati hati nuranimu. Di dalam kesatuan dan keteguhan hati, pikiran, ucapan dan tindakanmu Pancasila akan menampakan kewibawaaannya.

Kedua, jadikanlah gotong royong sebagai intisari Pancasila menjadi cara pikirmu, menjadi cara tuturmu, dan menjadi cara kerjamu dimanapun dan kapanpun. Jangan pernah lelah untuk berpikir dan bertindak secara gotong royong. Hanya dengan cara itu, Pancasila akan menjadi ideologi dinamis yang hidup dan berdialektika di tengah-tengah bangsa yang bhineka ini.

Ketiga, sebagai bangsa yang sedang menjadi – a nation in the making – ingatlah akan pesan Bung Karno, “Jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman – janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan...”.

Karenanya, berjuang, berjuang dan sekali lagi berjuang di jalan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 harus menjadi elan hidup setiap pejuang pancasilais. Hanya dengan cara itu, kita dapat mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita didirikannya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Akhirnya, selamat saya ucapkan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten yang telah dicanangkan sebagai DPC Pelopor, dan kepada 65 DPC lainnya, yang telah diputuskan sebagai cabang pelopor. Kerja kepartaian untuk rakyat selalu menanti kita.

Terimakasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Om Santi, Santi, Santi Om..

MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!

Hj. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

link: http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=410:membumikan-ideologi-dengan-kerja-nyata&catid=38:fokus&Itemid=127

Tugas Pelopor Membumikan Ideologi Dengan Kerja Nyata. (II)

(lanjutan....)

Saudara-saudara,

Sudah terlalu lama kita kehilangan keyakinan diri. Kepemimpinan bangsa ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan popularitas diri. Bagaikan kapal, maka ia harus memiliki bintang pengarah yang disebut ideologi. Ia harus memiliki visi kearah mana haluan kapal tersebut ditujukan. Dan ia harus memiliki kepemimpinan guna menyatukan seluruh potensi kapal “bangsa Indonesia” tersebut dengan penuh keyakinan diri. Ia harus mampu mendayagunakan seluruh kemampuan teknokrasi bangsa ini, untuk menjadikan rakyat Indonesia cukup sandang, pangan, tempat tinggal, dan  penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Bukankah ini semua merupakan perintah konsitusi yang harus kita junjung tinggi? Konstitusi adalah ukuran atas pelaksanaan mandat yang diberikan kepada “kapten kapal” tersebut. Karena itulah ia seharusnya berdiri setegar batu karang dan tidak mudah ragu-ragu di dalam melaksanakan mandat rakyat. Bukankah keraguan dapat diartikan sebagai lemahnya pondasi bangunan kekuasaan yang dimilikinya, sehingga ia terombang-ambingkan pada bangunan koalisi. Atas nama konstitusi, kepemimpinan Indonesia harus siap mengambil kepemimpinan yang tidak populer, ketika sudah dihadapkan pada perintah konstitusi. Kewibawaan negara pun harus ditegakkan, ketika kita melihat adanya  gerakan sekelompok orang, yang memaksakan keyakinan pada orang lain. Pasal 29 UUD 1945 dengan jelas mengatur hal tersebut. Mengapa kemudian kita ragu-ragu di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kekerasan dalam bentuk apapun, lebih-lebih sampai mengorbankan nyawa rakyat tidaklah dibenarkan di bumi Pancasila ini. Negara, atas nama perintah konstitusi, harus menghentikan berbagai tindak kekerasan atas nama agama. Negara tidak boleh ragu-ragu di dalam menghadapi kelompok yang merusak kebangsaan Indonesia tersebut.

Saudara-saudara,

Tanpa keteguhan didalam menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kapal tersebut akan mudah terombang-ambingkan. Karena itulah, menghadapi lunturnya mentalitet dan rasa percaya diri kita sebagai bangsa, marilah kita memelopori kebangkitan Indonesia. Kita kembali mengobarkan cita-cita Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Marilah secepatnya kita atasi kelemahan internal kita. Kita lakukan upgrading SDM kepartaian kita, sehingga PDI Perjuangan bisa hadir sebagai bintang pengarah, yang memegang obor perjuangan untuk rakyat. Pencanangan DPC Pelopor ini menjadi momentum politik untuk membumikan haluan Partai di dalam mengelola negara, sekaligus menampakkan ciri-ciri ideologisnya.

Ini bukanlah cita-cita kosong. Kita bisa membuktikan hal tersebut. Karena itulah di hadapan seluruh kader Partai, para undangan, para wartawan, dan seluruh rakyat Indonesia, saya dengan bangga menyatakan bahwa banyak di antara kader perjuangan yang terpilih sebagai kepala daerah telah berhasil menampakkan wajah ideal Partai di dalam mengelola kekuasaan negara.

Di Bantul, Sragen dan Jombang, PDI Perjuangan bisa menampilkan wajah kekuasaan yang mengabdi pada petani. Disitulah petani mendapatkan pembelaan menghadapi struktur ekonomi pasar yang tidak adil; Di ketiga kabupaten tersebut, terbukti mampu menjadi pelopor pertanian organik dan berhasil meningkatkan kesejahteraan petani.

Lihatlah di kota Surabaya, oleh kepemimpinan yang kuat, maka Surabaya menjadi kota yang sangat tertib; Politik anggaran telah menunjukkan besarnya anggaran untuk kepentingan publik. Tak heran, para pedagang kaki lima diperkuat; taman-taman kota dibangun sehingga terciptalah ruang publik bagi rakyat. Di kota Solo, lebih dari 18 pasar tradisional telah dibangun tanpa melakukan penggusuran. Rakyat kecil mendapat tempat terhormat untuk ikut menentukan kebijakan politik perdagangan dan menjadi pilar bekerjanya ekonomi kerakyatan.

Di Kota Blitar, ketika pemerintah gagal di dalam menyediakan rumah murah untuk rakyat, yang terlihat dengan terbengkelainya RUSUNAWA (Rumah susun sewa) dan RUSUNAMI (Rumah Susun Sederhana Milik) rakyat, maka di Kota Blitar, ribuan rumah rakyat telah dibangun dengan cara gotong royong.

Demikian pula daerah lainnya seperti Purbalingga Jawa Tengah berhasil mencatatkan diri sebagai kabupaten dengan angka pengangguran terendah. Inilah bukti pengelolaan pemerintahan untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya.

Lihatlah juga di Wakatobi Sulawesi Tenggara, suatu kabupaten dimana luas daratan hanya 18% dari total luas kabupaten, dan oleh kepemimpinan yang visioner, mampu menjadikan Wakatobi sebagai daya tarik dunia karena kekhususan terumbu karangnya.

Demikian halnya di Kota Malang, Kota Probolinggo Jawa Timur, dan daerah lainnya yang dipimpin oleh PDI Perjuangan selalu menunjukkan warna kebangsaan, dan kerakyatan.

Prestasi para kader Partai inilah yang membuat saya optimis dan dengan penuh percaya percaya diri mengatakan: PDI Perjuangan telah membuktikan kerja ideologis di dalam menjalankan amanah rakyat. Kita yang hadiri disini juga ikut bangga atas prestasi para kader kita. Inilah bukti bahwa ideologi telah membumi, dan muncul dalam wajah kekuasaan yang membebaskan, dan memerdekakan rakyat kecil. Dan inilah modal kita untuk menyongsong tahun-tahun perubahan dan kebangkitan sebagaimana saya tegaskan pada saat kongres III Bali. Karena itulah melalui pencanangan DPC Pelopor ini pada dasarnya kita juga menterjemahkan sinergi tiga pilar Partai: struktural Partai, eksekutif dan legislatif Partai untuk memelopori perubahan wajah Partai. Percayalah, apabila  kepeloporan Partai terus dilakukan secara konsisten, maka penyakit rakyat berupa kemiskinan, kebodohan, dan ketidak adilan, bisa kita perangi dan diatasi melalui jalan ideologi.

Saudara-saudara,

Berbagai kisah keberhasilan kader Partai di dalam menjalankan pemerintahan di daerah, telah diformulasikan oleh Kongres III Partai menjadi doktrin perjuangan Partai yang disebut Dasa Prasetiya Partai. Intinya, ini adalah prasetiya kita, agar kekuasaan yang dipercayakan rakyat kepada PDI Perjuangan, diabdikan untuk rakyat melalui kebijakan:

1. menegakkan Negara Kesatuan republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945 serta menjaga kebhinekaan bangsa;

2. memperkokoh budaya gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama;

3. memperkuat ekonomi rakyat

4. menyediakan pangan dan perumahan yang layak dan sehat bagi rakyat;

5. membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat;

6. memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah;

7. melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten;

8. mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek KKN;

9. menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan;

10. menegakkan hukum dan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak asasi manusia.

Itulah Dasa Prasetiya Partai yang menjadi prasetiya kita. Inilah kebijakan pengelolaan pemerintahan sebagai skala prioritas menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan sosial, dan melembaganya struktur ekonomi yang tidak adil, yang lebih didominasi oleh kekuatan kapital, dibandingkan kekuatan kolektif rakyat. (bersambung...)

link: http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=410:membumikan-ideologi-dengan-kerja-nyata&catid=38:fokus&Itemid=127

Tugas Pelopor Membumikan Ideologi Dengan Kerja Nyata. (I)

Pidato Ibu Megawati Soekarnoputri

Senin, 21 Maret 2011

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Damai sejahtera untuk kita semua,

Om swasti astu.

Marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam perjuangan kita,

Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

Para Senior Partai, dan saudara-saudara warga Partai yang berbahagia,

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita sehingga pada hari ini, seluruh pengurus struktural Partai di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta perwakilan dari kader-kader Partai dari seluruh Indonesia,  dapat berkumpul disini guna meletakkan salah satu kebijakan pokok Partai berupa pencanangan DPC Pelopor. Apa arti penting dari DPC Pelopor?

DPC Pelopor, berangkat dari gambaran ideal Partai sebagai alat perjuangan sekaligus wahana pengorganisasian kekuatan rakyat. Secara konsepsional, gambaran ideal tersebut telah dirumuskan melalui keputusan kongres III Partai dalam bentuk konstitusi Partai; Sikap Politik Partai dan Program Perjuangan Partai. Ruh dari seluruh dokumen kongres tersebut diturunkan dari posisi politik sebagai Partai ideologi Pancasila 1 Juni 1945, dimana kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial menjadi jati diri Partai. Kebangsaan menempatkan prinsip “kewarganegaraan” yang mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa kecuali. Di sinilah kita tidak lagi membeda-bedakan warga negara Indonesia atas dasar suku, agama, budaya, maupun status sosialnya. Para founding fathers telah menegaskan hal tersebut, sehingga Pancasila sebagai philosofische grondslag, adalah dasar daripada Indonesia Merdeka, yang dibangun untuk semua, bukan untuk orang per orang, bukan untuk golongan tertentu saja.

Saudara-saudara,

Prinsip kerakyatan dan keadilan sosial harus selalu menjadi ciri dari demokrasi Indonesia yang kita bangun. Tidak ada kata lain, selain menjadikan rakyat sebagai sumber inspirasi dan ruh perjuangan kepartaian kita. Merekalah sebenarnya “pemegang sah” atas kedaulatan di negeri ini. Karena itulah sungguh mengherankan saya, ketika pemerintah lebih memilih menghapuskan bea masuk atas produk pangan, dan melakukan impor pangan daripada mendorong peningkatan produksi pertanian petani Indonesia. Ini nampaknya sederhana. Namun inilah bukti bahwa prinsip kerakyatan telah dikalahkan. Demikian pula keadilan sosial, merupakan cita-cita yang melekat dan menjadi salah satu sila dari Pancasila. Keadilan sosial sebagai ciri bahwa demokrasi yang kita bangun merupakan socio-demokrasi, yang melekat dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, ketika kita berbicara bahwa “bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, maka dalam perspektif ekonomi, kita harus merancang suatu sistem ekonomi, yang tidak membiarkan peran negara dikalahkan oleh kapital. Secara ideologis, Pasal 33 menjadi dasar penjabaran fungsi negara di dalam membangun kemampuan ekonomi bangsa untuk “berdiri di atas kaki sendiri”. Secara ideologis pula, kesejahteraan rakyatlah yang menjadi dasar pertimbangan pengolahan seluruh kekayaan alam kita. Karena itulah rakyat harus dicerdaskan, sehingga mereka hadir sebagai kekuatan perekonomian Indonesia yang tangguh sebagaimana kita lihat di China, Jepang, dan India. Bayangkan saja, Jepang yang bukan negara agraris, begitu hebat di dalam melindungi petaninya. Sementara, Indonesia sebagai negara agraris justru lebih sering mengorbankan kepentingan petaninya. Inilah yang harus kita hentikan saudara saudara!!!

Selain hal tersebut, Pasal 33 UUD 1945, secara teknokratis harus diterjemahkan dalam suatu rancangan peningkatan keberdikarian kita di bidang ekonomi, yang menjadi sarat kuatnya kedaulatan kita di bidang politik. Hal ini memerlukan landasan budaya yang mendukung budaya disiplin, budaya kerja keras, budaya mencipta, dan budaya untuk berdiri di atas kaki sendiri.  Tidak seperti sekarang, dalam hal energi, pangan, keuangan, dan pertahanan, Indonesia rentan dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan kepentingan global. Bahkan dalam stabilitas harga kebutuhan pokok pun, negara seolah tidak memiliki kemampuan stabilisasi. Dan korbannya adalah rakyat kecil. Padahal amanat konstitusi sangat jelas, namun mengapa terus terjadi rakyat kecil frustasi dan bunuh diri? Banyak yang telah kehilangan harapan untuk hidup di negeri yang seharusnya gemah ripah loh djinawi ini. Apa masalah pokok di balik semua ini? (bersambung.....)

link: http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=410:membumikan-ideologi-dengan-kerja-nyata&catid=38:fokus&Itemid=127

Repdem Jawa Timur Kecam Pemanggilan Megawati oleh KPK

Minggu, 20 Februari 2011

SURABAYA - Rencana pemanggilan Megawati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memantik reaksi dari Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur.

Meski belum ada rencana untuk berdemonstrasi ke Jakarta, namun Repdem tetap akan turun ke jalan untuk menyikapi persoalan tersebut.

Abdi Edison, Ketua DPD Repdem Jatim mengintruksikan kepada sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk menggelar aksi di daerah masing-masing.

“Untuk datang ke Jakarta kami serahkan ke kawan-kawan di sekitar Jabodebek. Untuk yang di daerah hanya menggelar aksi,” kata Edison, Minggu (20/2/2011).

Ada tiga isu yang diusung dalam aksi yang digelar pada Senin besok, yakni mempertergas pengusutan kasus Bank Century yang selama ini jalan di tempat, mendesak kelanjutan pengusutan kasus mafia pajak, serta tidak menjadikan KPK sebagai alat untuk menjegal lawan politik.

“Untuk di Surabaya sendiri akan menerjunkan sekira 100 orang dan disusul di beberapa kabupaten di Jawa Timur,” beber Adison.

Edison juga menilai pemanggilan Megawati sarat dengan nuasa politik. Hal itu, merupakan upaya untuk menjatuhkan PDIP. “Ini ada uapaya sitematis untuk melakukan pembusukan terhadap PDIP,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP itu dipanggil KPK sebagai saksi meringankan untuk Max Moein. Pemanggilan tersebut atas permintaan Max, mantan politisi PDIP yang dijadikan tersangka karena diduga menerima suap terkait pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. (okezone) 

link: http://news.okezone.com/read/2011/02/20/340/426666/repdem-kecam-pemanggilan-megawati-oleh-kpk

Repdem akan melawan segala bentuk kriminalisasi terhadap Megawati dan PDI-P

Sabtu, 19 Februari 2011 | 23:26 WIB

JAKARTA, Kompas.com — Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang merupakan sayap partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan melawan segala bentuk kriminalisasi terhadap Megawati dan PDI-P.

"Repdem menentang keras cara-cara busuk penguasa yang menggunakan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi PDI Perjuangan. Repdem akan menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan dan kehormatan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarnoputri dari upaya konspirasi busuk kekuasaan yang tersistematis melakukan kriminalisasi atas nama hukum," kata Ketua Umum Repdem Masinton Pasaribu kepada Tribunnews.com, Sabtu (19/2/2011).

Pemanggilan KPK terhadap Megawati, kata Masinton, memperkuat bukti bahwa KPK bukan lagi bekerja untuk pemberantasan korupsi, tetapi mengabdi untuk kepentingan politik hukum kekuasaan. Fakta di persidangan pemeriksaan terhadap Dudhie Makmun Murod, kata Masinton, sudah terang. Bahwa, kasus suap travel cek Miranda Goeltom tidak ada kaitannya dengan Megawati.

"Begitu pun dengan pemeriksaan terhadap para eks anggota DPR tahun 2004. Menjadi aneh ketika pelaku yang terlibat langsung, seperti Nunun, Miranda, Artha Graha sebagai pemberi dan penyedia travel cek tidak disentuh oleh KPK," kecam Masinton.

Sementara Megawati yang tidak tahu-menahu kasus tersebut akan dipanggil dan diperiksa oleh KPK. KPK sudah menjadi bagian instrumen politik hukum kekuasaan untuk mengalihkan isu kegagalan dan kebohongan SBY.

"Serta untuk menutupi kasus besar triliunan rupiah yang melibatkan kroni istana dalam kasus mafia pajak dan bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Pemberantasan korupsi oleh presiden SBY tidak lebih sebagai 'politik sweeping' yang digunakan untuk menyapu kader dari berbagai partai selain Partai Demokrat," kata Masinton.

Terutama yang menjabat kepala daerah dan legislatif mendapatkan diskriminasi hukum bahkan dikriminalisasi. Praktik ini sudah dijalankan sejak SBY menjabat presiden tahun 2004 hingga sekarang.

"Repdem akan bergerak di seluruh daerah bersama kader dan simpatisan PDI Perjuangan mendatangi kantor instansi hukum, seperti kejaksaan, pengadilan dan kepolisian serta kantor KPK di Jakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap kriminalisasi atas nama hukum terhadap Megawati dan PDI Perjuangan," tandasnya. (yat) 

link:http://nasional.kompas.com/read/2011/02/19/23264795/Redpem.Ini.untuk.Tutup.Kasus.Century

Tjahjo Ingin Repdem Bergaya Demonstran

Masinton Pasaribu Terpilih Sebagai Ketum Baru Repdem

Senin, 17 Januari 2011

JAKARTA - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) "salah satu organisasi sayap milik PDIP, telah memiliki nahkoda baru, yakni Masinton Pasaribu. Mantan aktivis 1998 itu terpilih melalui voting tertutup. Dia menggantikan Budiman Sudjatmiko yang sejak awal memutuskan tidak maju lagi. "Saya berharap Repdem bisa menjadi advokat rakyat yang menjadi korban ketidakadilan pembangunan, baik di pusat ataupun di daerah, tanpa memandang bulu itu kader dari partai apapun," kata Budiman di Jakarta, kemarin (16/1).

Kongres Repdem tersebut berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, sejak Jumat lalu. Setelah melalui perdebatan yang hangat menyangkut tatib, minggu dini hari, pemilihan ketua umum akhirnya berjalan dengan lancar.

Dari tiga kandidat yang muncul, Masinton Pasaribu memperoleh dukungan mayoritas dengan 61 suara. Sedangkan dua rivalnya, yakni Hadi Ciptono mendapat 43 suara dan Mulyadi dengan 13 suara.

Budiman yang kini duduk sebagai anggota Komisi II DPR RI itu mewanti "wanti agar Repdem mampu membangun sinergi yang optimal dengan PDIP. Saat ini Repdem telah memiliki jaringan di 16 provinsi dan 127 kabupaten/kota. "Repdem harus terus berintegrasi dengan partai dari pusat hingga cabang," tegasnya.

Secara terpisah, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan pola gerakan Repdem harus punya kekhasan seperti organisasi sayap PDIP yang lain. Contohnya Banteng Muda Indonesia (BMI) yang cenderung bergaya  satgas, Taruna Merah Putih (TMP) yang menggarap massa pemuda, mahasiswa, dan olahraga, ataupun Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) yang membidik segmen pemilih muslim.

Menurut Tjahjo, DPP ingin memosisikan Repdem sebagai organisasi  berkarakter aktivis. Bahkan, Tjahjo sangat mendukung kalau Repdem yang memang didirikan oleh para eks "aktivis gerakan mahasiswa itu tetap mempertahankan gaya ala demonstrannya. "Demonstrasi akan lebih efektif dilakukan Repdem daripada Bamusi, struktur partai, atau BMI," katanya.

Salah satu wilayah yang bisa menjadi fokus Repdem adalah kebijakan DPRD dan Pemerintah Daerah. "Sikat saja kalau ada kebijakan DPRD dan pemerintah daerah yang tidak pro rakyat. Di sini posisi Repdem," tegas Tjahjo.(pri)  

http://www.jpnn.com/read/2011/01/17/82131/Tjahjo-Ingin-Repdem-Bergaya-Demonstran-

Masinton Terpilih Jadi Ketum Repdem, 2011-2016

Minggu, 16 Januari 2011 , 08:50:00 WIB

Laporan: Widya Victoria

RMOL. Setelah melewati pemungutan suara  cukup panas, Masinton Pasaribu  terpilih sebagai Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi baru mengungguli dua calon lainnya, Hadi Ciptono dan Muladi pada Kongres II Repdem di Asrama Haji, Jakarta Timur, Minggu (16/1) dini hari.http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=15149

Masinton yang juga termasuk salah seorang deklator organisasi Repdem berhasil meraup 61 suara dari 120 pemilik suara. Sedangkan dua rivalnya, Hadi dan Muladi masing-masing hanya mendapatkan
43 dan 13 suara. Sementara suara abstein tiga suara.

Tak pelak, para pendukung Masinton langsung berhamburan ke depan untuk berusaha menyalaminya sesaat setelah pimpinan sidang menyatakan  kertas suara sudah habis.

Sesuai agenda acara, pelantikan ketum DPN Repdem terpilih akan digelar pada hari ini (Minggu, 16/1) sekitar pukul 11.00 WIB.[yan]